ANGKA KEMISKINAN INDRAMAYU TERUS BERTAMBAH AKANKAH TERUS BEGITU?
Oleh : Yahya Ansori
Titik kesalahan fatal dari prioritas pembangunan Indramayu adalah bahwa tidak dijadikannya desa sebagai kekuatan ekonomi, sehingga warga masyarakat Indramayu banyak yang hijrah ke kota. Saya kan juga mengalami proses migrasi ini. Kami harus tinggal di Jakarta untuk mencari peruntungan hidup. Tapi tak semua yang bermigrasi ke kota bahkan ke luar negeri beruntung, saya pernah mengamati pola migrasi warga Indramayu yang menjadi PSK di Batam, Jakarta dan kota-kota lainnya. Konklusi dari penelitian saya tersebut adalah desa harus menjadi pusat ekonomi.
Fakta OTT KPK kemarin adalah betapa uang berpusar pada lingkaran pengusaha konstruksi pembangunan fisik Indramayu yang kemudian pekerjaan pekerjaan itu dikorupsi oleh segelintir orang di Indramayu. Ditemukan plotting proyek oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan tersebut. Sudah umum ditemukan kualitas pekerjaan pembangunan konstruksi dengan kualitas minimum. Bahkan saya lihat sendiri saluran air di sepanjang jalan pertamina pranggong-kiajaran dibangun musim kemarau kemarin hancur setelah musim hujan. Duit APBD kita mirip sedang "dibakar" kemudian jadi abu dihadapan warga warga desa yang hidupnya dikepung kemiskinan.
Angka kemiskinan kita terus beranjak naik berdasarkan data dinas sosial per desember 2021 jumlah DTKS kita 1.232.178 jiwa, ini artinya penduduk miskin kita 67.17 persen. Jumlah keluarga dalam DTKS berjumlah 451.552 keluarga. Angka kemiskinan kita naik 1.59 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara PAD (Pendapatan Asli Daerah) turun 18 persen. Pengangguran kita naik 0.95 persen. Tentu saja jawaban tergampang dari semua problem ini adalah karena adanya wabah Covid-19, kita semua sepertinya buntu miskin solusi.
Pekerjaan pekerjan sektor infrastruktur memang diharapkan meningkatkan produktifitas warga agar cepat naik strata ekonominya, namun dalam model politik pembangunanisme dari model orde baru yang diadopsi penguasa Indramayu, seperti biasa banyak terjadi pengumpulan rente untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Wajah wajah kusam rakyat miskin selalu terhapus oleh wajah hingar bingarnya kekuasaan.
APBD kita sangat mampu untuk membiayai sebuah model desa yang mandiri kekuatan ekonominya, misalnya sebuah desa yang tata kelola airnya modern, memiliki unit usaha pengelolaan hasil pertanian yang modern, memiliki sarana kesehatan yang baik.
Kita harusnya dengan anggaran yang besar mampu menciptakan suatu model desa yang warganya punya kesadaran tinggi dalam mengelola sampah.
Dengan anggaran yang besar harusnya kita mampu membuat sebuah desa yang sektor perikanannya punya keunggulan dengan teknologi yang modern, punya pabrik olahan perikanan yang berkelas dari koperasi desa, dipasarkan lewat birokrasi pemda, dari kita untuk kita.
Pemerintah Indramayu melupakan ekonomi pertanian padahal kita adalah daerah pertanian. Hari ini pemkab belum berpihak pada para petani, pada para petambak, kepada para nelayan. Kita terlalu sibuk ngrurusi politik. Politik adalah panglima, pengairan kita belum baik, ketika hujan banjir sedang ketika kemarau kita kurang air. APBD kita selalu melalui jalan melingkar untuk melayani kekuasaan, bukan kepada para petani dan mereka kaum nelayan yang membutuhkan.
Semoga ke depan kita memulai fokus pada penanganan kemiskinan dengan menjadikan pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai solusi perbaikan ekonomi masyarakat pedesaan.