Jejak Biaya Pengawal Bantuan
Bantuan anggaran pendidikan
dari pemerinah pusat ke Kabupaten Indramayu ditengarai menyimpang. Banyak
sekolah yang tidak berhak malah mendapat sokongan. Kepala-kepala sekolah
mengaku harus menyetor commitmen fee kepada konsultan.
Gedung dengan dua pintu tersebut sudah lima tahun mangkrak.
Pintu kayunya belum dicat. Delapan
jendelanya juga belum disapu kelir.
Temboknya baru selesai diaci.
Lantai gedung tersebut masih berupa tanah bergunduk-gunduk.
Plafonnya berantakan. Tujuh tiang beton di depan gedung yang menyangga teras
masih berupa cor-coran kasar. Tampangnya sudah mulai rapuh. Besi beton
berserakan di sana sini.
Begitulah bentuk sebagian ruang gedung SMAN Gabuswetan, yang letaknya bersebelahan dengan balai desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Pada 12 Agustus 2021 Kepala Sekolah SMAN
Gabuswetan, Edi Kanedi—kini Kepala Sekolah SMAN Gantar—menjelaskan proyek
penunjukkan langsung itu tidak terselesaikan. Edi tak berani menyentuh proyek
itu, apalagi melanjutkannya.
Gedung mangkrak itu sebetulnya tak sampai menggangu
pembelajaran. Masih banyak ruang kelas lainnya yang bisa terpakai sebab SMAN
Gabuswetan termasuk kategori sekolah besar yang kekurangan murid. Rasio jumlah
siswanya lebih sedikit dibanding ketersediaan ruang kelas.
Rupanya ini telah jadi masalah menahun di Indramayu. Beberapa sekolah terus mendapat bantuan pembangunan fisik, kendati jumlah siswanya sedikit. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang kekurangan ruang kelas malah tak dapat bantuan ruang kelas baru.
“Dinas Pendidikan Indramayu tidak punya database yang valid soal kebutuhan dan
kondisi ruang kelas ini,” kata Wakil ketua DPRD Indramayu Amroni pada 2
November 2021.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Supardo, mengklaim ketidakberesan database itu bermula dari laporan kepala-kepala sekolah, yang menginput laporan-laporan positif saja. Ketika data permohonan bantuan sekolah diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, datanya tidak sinkron.
“Kami sudah sampaikan ke semua kepala sekolah agar jujur
ketika mengisi Dapodik, isilah apa adanya,” ujar Supardo pada 9 Desember 2021.
Ditemukan ketidaktepatan penyaluran bantuan itu bukan saja
perkara basis data. Diduga ada penyimpangan dalam pencairan bantuan tersebut.
Sejumlah kepala sekolah, baik swasta dan negeri, mengaku
meyetor uang komitmen agar sekolah mereka mendapat bantuan pembangunan, yang
anggarannya berasal dari dana alokasi khusus fisik pemerintah pusat, yang
disalurkan kepada pemerintah daerah, sebagai bagian dari Transfer ke Daerah.
Jika mereka yang mau menyetor, maka sekolahnya akan mendapat bantuan tersebut.
Modusnya, para kepala sekolah ini akan mengajukan permohonan
bantuan secara online ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—kini
Kemendikbudristekdikti—yang kemudian dikawal oleh para “konsultan”. Para kepala
sekolah diwanti-wanti harus menyetor ke pengawal anggaran yang disebut
konsultan itu, jika dananya cair. Para konsultan itu di antaranya merupakan
aktivis politik yang punya jejaring luas hingga ke level pemerintah pusat.
***
Secara porsi, anggaran pendidikan di Kabupaten Indramayu cukup besar. Di APBD Indramayu tahun 2021, anggaran buat pendidikan mencapai 27 persen atau Rp 985 miliar, dari total APBD yang berjumlah Rp 3,3 trilyun. Namun dari 985 milyar anggaran itu, Rp 703 milyar dipergunakan untuk gaji dan tunjangan guru, tenaga kependidikan dan pegawai dinas pendidikan.
“Aslinya
alokasi anggaran pendidikan kita kecil jika dikurangi untuk gaji pegawai, sulit
sekali membantu banyaknya sekolah yang rusak, prasarana dan fasilitas
pendidikan yang tidak memadai,” ungkap wakil ketua DPRD Indramayu Amroni.
Untuk level sekolah dasar misalnya, yang jumlahnya 893 unit,
hanya tersedia anggaran Rp 23 milyar buat rehabilitasi ruang kelas. Sementara
untuk penambahan ruang kelas baru hanya tersedia anggaran sebesar Rp 449 juta.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Supardo, mengaku seretnya dana pendidikan di Indramayu. Buntutnya, Indramayu, seperti juga daerah-daerah lain hanya mengandalkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, untuk program rehabilitasi fasilitas pendidikan.
“Rehab SMPN
2 Indramayu saja sudah 2 tahun kami usulkan,” kata Supardo. “Dan baru sekarang
terealisasi rehabnya.”
Anggaran yang mepet ini mestinya digunakan secara optimal.
Artinya hanya sekolah yang benar-benar yang membutuhkan yang mendapatkan
bantuan itu. Sayangnya kenyataan berkata lain. Sudahlah sulit mendapat bantuan,
sekalinya dapat, sekolah-sekolah ini diduga harus menyetor duit komitmen pula,
ke orang-orang yang mengaku mengawal cairnya usulan bantuan sekolah.
Salah satu kepala sekolah yang mengaku menyetor duit komitmen
itu adalah Kepala SMK Bangun Bangsa Mandiri, Hasan Haririe. Mulanya Hasan
mengajukan permohonan bantuan pembangunan fisik buat sekolahnya pada 2018
secara online ke Kementerian Pendidikan.
Ini adalah usulan terbuka. Siapapun bisa mengajukan bantuan ini secara online ke Takola, platform pengajuan bantuan buatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan. Anggarannya berasal dari dana alokasi khusus pemerintah pusat. Pendidikan termasuk sektor yang menjadi prioritas mendapat DAK ini.
“SMK BBM tentu butuh bantuan untuk peningkatan kualitas pendidikan,
namun saya berharap tidak ada pungutan,” kata Hasan pada 3 Desember 2021.
Pada 2018 itu, setelah mengisi permohonan secara online,
Hasan menyodorkan bukti unggah permohonan beserta berkas fisiknya kepada Agus
Suwarjono, salah satu konsultan bantuan sekolah untuk dikawal. Hasan berharap
Agus dapat membantu agar usulan sekolahnya disetujui oleh kementerian.
Usulan Hasan lolos. SMK Bangun Bangsa Mandiri bantuan
anggaran Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp 300 juta. Setelah dana itu cair,
pada November 2019, Hasan menunaikan komitmennya.
Agus Suwarjono, yang kini menjadi Ketua Projo
Indramayu—barisan relawan pendukung Presiden Joko Widodo, meminta Hasan datang
ke kantonrya. Tak lupa dengan membawa bergepok-gepok uang tunai sebanyak Rp 75
juta sesuai komitmen.
Sebelum bertemu Agus, Hasan lebih dulu mampir ke BRI Cabang
Indramayu untuk menarik uang tunai permintaan Agus. “Uangnya masih dalam
bungkusan pita BRI,” kata Hasan mereka ulang kejadian itu.
Hasan mengaku dua kali mendapat bantuan itu. Dua kali pula
dia harus menyetor duit komitmen. Bantuan kedua cair pada 2019. Kali ini SMK
BBM mendapat bantuan Ruang Praktek Siswa. Bantuan itu datang melalui teman
sejawatnya sesama kepala sekolah swasta, Kepala SMK Assyafiiyyah, Abdul Muis.
Setelah proyek selesai, pada Oktober 2019, Hasan langsung
menyetor komitmen fee secara tunai Rp 90 juta ke Muis. Waktu itu, Hasan dan
Muis janjian di BRI Cabang Indramayu. Hasan menyerahkan duit itu ke Muis
setelah dirinya menarik uang tunai di bank tersebut.
Dari tangan Muis, uang tersebut ditransfer ke rekening
seseorang, pengawal bantuan tersebut. Muis mengakui menerima duit dari Hasan
lalu mentransfernya ke si pengawal, tapi menolak menyebut nama penerima
transferan tersebut. “Sepertinya itu bukan rekening si pejabat. Tapi layer
saja,” kata Muis ketika dihubungi pada 5 Desember 2021.
Ditemui di sebuah kafe di Indramayu pada 18 November 2021,
Agus Suwarjono mengaku tidak tahu menahu soal komitmeen bantuan pendidikan
tersebut. Agus membantah pengakuan Hasan yang menyebut dirinya mengawal bantuan
itu dan menerima komitmen fee sebesar Rp 75 juta pada 2018.
Seorang konsultan bercerita, duit yang berasal dari
setoran-setoran kepala sekolah itu sebetulnya ditampung di unit pengumpul.
Konsultan hanya pelaksana di lapangan.
Dari unit itu, duit antara lain digunakan untuk pembiayaan
kerja-kerja politik partai. Di antaranya untuk pembuatan baliho, membayar
kegiatan kampanye, konsolidasi pengurus partai dan sebagainya. Tapi si
konsultan menyimpan erat nama-nama yang berada di unit pengumpul dan
partai-partai yang menikmati upeti kepala-kepala sekolah di Indramayu tersebut.
Edi Kanedi, yang kini menjabat Kepala SMA Negeri Gantar,
mengaku juga pernah menyetor duit komitmen itu.Sayangnya Edi menolak menjelasan
kepada siapa, berapa, dan kapan dia menunaikan janji itu.
Tapi menurut Edi, pengawal anggaran sekaligus pengentit
bertajuk “konsultan” itu punya jejaring. Si konsultan tidak bekerja
sendiri—persis seperti pengakuan salah satu konsultan tadi. “Sangat sulit
menerobos jaringannya,” kata Edi pada 3 Desember 2021. Si kepala sekolah hanya
berurusan dengan konsultan, tidak sampai dengan otak komplotan. Dan praktik ini
masih berlanjut sampai hari ini.
Penulis : Yahya Ansori