Pemilihan Kepala Daerah dalam Pandangan Politik Keagamaan

Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi langsung, pemilihan kepala daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan di tingkat daerah. Sistem ini dianggap mampu memperkuat legitimasi politik dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin yang terpilih.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, peran agama dalam politik, terutama dalam Pilkada, menjadi topik yang sering diperbincangkan. Politik keagamaan, yakni peran agama dalam dinamika politik, semakin menonjol dalam berbagai kontestasi politik di Indonesia. Agama bukan hanya dianggap sebagai elemen moral yang mengarahkan perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor penentu dalam proses pemilihan pemimpin di berbagai daerah. Hal ini tercermin dari banyaknya calon kepala daerah yang menggunakan simbol-simbol agama dalam kampanye mereka.

Seiring dengan semakin kuatnya politik identitas yang berbasis pada agama, muncul kekhawatiran bahwa agama tidak hanya digunakan untuk mempengaruhi preferensi pemilih, tetapi juga untuk memecah belah masyarakat berdasarkan keyakinan keagamaan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pandangan politik keagamaan memengaruhi proses Pilkada dan dampaknya terhadap stabilitas sosial-politik di Indonesia.

Urgensi dari artikel ini adalah untuk memahami dampak yang dihasilkan oleh penggunaan agama dalam kampanye politik, khususnya dalam konteks Pilkada. Dengan semakin kuatnya pengaruh agama dalam politik, penting untuk meninjau implikasinya terhadap kohesi sosial, keadilan politik, dan legitimasi demokrasi di Indonesia.

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya kajian ini. Pertama, penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye Pilkada dapat mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan politik, terutama di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya memiliki identitas keagamaan yang kuat. Kedua, agama seringkali digunakan sebagai alat politik untuk meningkatkan daya tarik calon kepada kelompok tertentu, yang pada akhirnya dapat memperlebar jarak antar komunitas agama. Ketiga, analisis mengenai politik keagamaan dapat membantu dalam menemukan strategi yang lebih baik dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

Untuk memperkuat pembahasan dalam artikel ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam membahas pemilihan kepala daerah dan politik keagamaan:

Penelitian Pertama: Politik Identitas dalam Pemilihan Umum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi (2019) berjudul "Politik Identitas dan Polarisasi dalam Pemilihan Presiden 2019," ditemukan bahwa agama menjadi salah satu faktor kuat dalam menentukan preferensi pemilih. Muhtadi menyimpulkan bahwa politik identitas yang berbasis agama tidak hanya memengaruhi pola pemilih di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah yang memiliki populasi yang homogen secara agama. Konsep ini dapat diterapkan dalam konteks Pilkada, di mana penggunaan simbol-simbol agama sering digunakan untuk menarik simpati pemilih.

Penelitian Kedua: Dinamika Agama dan Politik Lokal. Seorang akademisi dari UIN Jakarta, Ismail Hasani (2020), meneliti hubungan antara agama dan politik dalam Pilkada di Jawa Barat. Dalam artikelnya yang berjudul "Agama, Politik Lokal, dan Demokrasi: Studi Kasus Pilkada di Jawa Barat," Hasani menunjukkan bahwa meskipun agama merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat, perannya dalam Pilkada dapat memicu fragmentasi di antara kelompok-kelompok sosial. Hal ini menunjukkan bahwa agama, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menjadi faktor pemecah dalam proses demokrasi lokal.

Penelitian Ketiga: Relasi Agama dan Kekuasaan dalam Pilkada. Penelitian oleh R. William Liddle (2017), "Relasi Agama dan Kekuasaan dalam Politik Indonesia," membahas bagaimana agama sering digunakan sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi politik. Liddle mencatat bahwa agama di Indonesia sering dipolitisasi, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah, dan hal ini menimbulkan dilema etis di antara para pemilih yang terjebak antara pilihan politik dan keyakinan agama. Penelitian ini relevan dalam memahami bagaimana agama dapat digunakan untuk memperkuat atau bahkan melemahkan legitimasi politik seorang calon.

Pembahasan

Dalam perspektif politik keagamaan, agama memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, agama dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan dan memberikan nilai moral bagi proses politik. Namun, di sisi lain, agama juga bisa digunakan sebagai instrumen politik yang memecah belah masyarakat berdasarkan identitas keagamaan. Dalam konteks Pilkada, hal ini tampak dari banyaknya calon kepala daerah yang menjadikan agama sebagai salah satu tema utama dalam kampanye mereka.

Secara teoritis, keterlibatan agama dalam politik sudah dibahas oleh beberapa sarjana politik. Samuel Huntington (1996) dalam bukunya "The Clash of Civilizations" menyebutkan bahwa agama, sebagai bagian dari peradaban, memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi dinamika politik, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Huntington menekankan bahwa ketika agama digunakan dalam konteks politik, hal itu dapat menimbulkan konflik dan polarisasi di dalam masyarakat.

Di Indonesia, Pilkada sering kali menjadi ajang pertarungan politik identitas, di mana agama digunakan untuk menggalang dukungan dari pemilih. Misalnya, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, agama menjadi isu sentral yang membelah masyarakat dalam dua kelompok besar. Dalam kasus tersebut, agama tidak hanya digunakan sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai alat politik untuk menyerang lawan.

Namun, agama juga memiliki potensi besar dalam memperkuat kohesi sosial selama Pilkada jika digunakan dengan bijak. Clifford Geertz (1960) dalam karyanya "The Religion of Java" menyatakan bahwa agama di Indonesia cenderung menjadi faktor yang memperkuat solidaritas sosial. Ketika agama digunakan dalam kerangka yang inklusif, hal itu dapat memperkuat hubungan antar komunitas agama dan menciptakan atmosfer politik yang lebih damai.

Dalam konteks Pilkada, calon kepala daerah harus berhati-hati dalam menggunakan agama sebagai bagian dari kampanye mereka. Penting untuk mengedepankan nilai-nilai universal dari agama seperti keadilan, perdamaian, dan persatuan, daripada menggunakan agama sebagai alat untuk meraih suara dengan membelah masyarakat berdasarkan identitas keagamaan.

Kesimpulan

Agama memiliki peran yang signifikan dalam politik Indonesia, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah. Pemanfaatan agama dalam Pilkada dapat memberikan dampak positif, seperti memperkuat moralitas dan etika dalam pemerintahan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, agama juga berpotensi menjadi sumber polarisasi yang memperlemah persatuan sosial.

Pemimpin daerah dan calon kepala daerah diharapkan mampu menggunakan agama dalam konteks politik secara bijaksana, sehingga dapat memperkuat kohesi sosial dan menciptakan demokrasi yang lebih inklusif. Studi lebih lanjut mengenai hubungan antara agama dan politik di Indonesia diperlukan untuk memahami bagaimana agama dapat digunakan sebagai kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah.

---

Daftar Pustaka

1. Geertz, Clifford. (1960). The Religion of Java. University of Chicago Press.
2. Huntington, Samuel P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.
3. Liddle, R. William. (2017). "Relasi Agama dan Kekuasaan dalam Politik Indonesia". Jurnal Politik Indonesia.
4. Muhtadi, Burhanuddin. (2019). Politik Identitas dan Polarisasi dalam Pemilihan Presiden 2019. LIPI Press.
5. Hasani, Ismail. (2020). "Agama, Politik Lokal, dan Demokrasi: Studi Kasus Pilkada di Jawa Barat". Jurnal Demokrasi Lokal.

Bagikan Artikel ini