Dinamika Politik Papua dan PKB: Dari Pembebasan Pilot Hingga Intrik Muktamar
Pembebasan Pilot Philips di Papua dan Peran Krusial Warga Lokal
Sebulan sebelum berita pembebasan Kapten Philips, seorang pilot dari
Islandia yang bekerja di Papua, wilayah tersebut telah dilanda isu-isu panas
terkait dengan kelompok bersenjata di sana. Pilot bernama Glen Malcolm King
yang menjadi korban penembakan telah memicu dugaan bahwa Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat (TPNPB) mungkin terlibat dalam tindakan ini. Sejumlah
sumber dari Papua yang diwawancara pun mengindikasikan bahwa kelompok ini
memiliki kaitan dengan peristiwa tersebut, yang pada akhirnya mengarah pada
pembebasan pilot Philips.
Peristiwa pembebasan Philips ini sendiri menjadi perhatian nasional, tidak
hanya karena aksi cepat dari pihak berwenang, tetapi juga peran penting yang
dimainkan oleh sejumlah tokoh lokal, termasuk para mama-mama Papua. Mama-mama
ini memiliki peran yang signifikan, memberikan perawatan dan makanan kepada
Philips selama masa penahanannya. Melalui pendekatan personal dan spiritual,
mereka menganggap Philips sebagai "anak Tuhan," sebuah pendekatan
yang menyentuh hati pimpinan kelompok bersenjata, Egianus Kogoya. Dalam salah
satu wawancara, disebutkan bahwa pendekatan emosional ini menjadi salah satu
faktor utama yang membuat Egianus memutuskan untuk membebaskan Philips.
Keterlibatan komunitas lokal dalam pembebasan ini menunjukkan bagaimana
faktor-faktor kemanusiaan dan sosial bisa menjadi kunci dalam menyelesaikan
konflik yang rumit.
Selain itu, pembebasan Philips juga diwarnai oleh peristiwa pribadi yang
memengaruhi dinamika di lapangan. Sebulan sebelum pembebasan, ibunda dari
Philips meninggal dunia. Kemudian, istrinya berharap agar Philips bisa
dibebaskan pada bulan Oktober, agar peristiwa tersebut bisa menjadi hadiah
ulang tahun bagi anak mereka. Elemen-elemen personal ini memberikan nuansa
emosional yang mendalam pada negosiasi yang terjadi di balik layar.
Intrik Politik Papua dan Keterlibatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin
Yang menarik, dalam dinamika politik di Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin
juga memiliki peran penting, terutama terkait dengan skenario pembebasan
Philips yang awalnya diajukan oleh sejumlah fasilitator. Sebuah proposal
pembebasan yang disusun oleh tokoh-tokoh seperti Usman Hamid, Benny Giay, Alisa
Wahid, dan Uskup Jayapura telah berjalan dengan lancar. Namun, satu persyaratan
utama yang diajukan oleh TPNPB adalah adanya lampu hijau dari pemerintah
Indonesia, khususnya dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bukan dari Presiden
Jokowi.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Secara struktural, Ma'ruf Amin memiliki
tanggung jawab khusus terkait urusan Papua. Dalam beberapa kesempatan, ia telah
berkunjung ke Papua dan terlibat dalam berbagai program di sana. Di sisi lain,
saat itu, popularitas Presiden Jokowi tengah disorot oleh publik dalam konteks
yang negatif, sehingga TPNPB memilih Ma'ruf Amin sebagai figur yang lebih
netral dan dipercaya dalam proses negosiasi. Meskipun demikian, sebelum
skenario ini berhasil dijalankan, pembebasan Philips telah terjadi lebih dulu
secara mengejutkan, tanpa sepengetahuan penuh dari beberapa pihak yang terlibat
dalam negosiasi.
Intrik Politik di Internal PKB: Muktamar dan Pengaruh Ma'ruf Amin
Sementara dinamika politik di Papua tengah berlangsung, partai politik di
Indonesia juga tak luput dari intrik. Salah satu yang paling mencolok adalah
peristiwa yang terjadi di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terutama
terkait dengan Muktamar di Bali. Sebelum Muktamar tersebut, Muhaimin Iskandar,
Ketua Umum PKB, menghubungi Ma'ruf Amin untuk meminta agar ia ditunjuk sebagai
Ketua Dewan Syuro PKB. Penunjukan ini bukan langkah sembarangan, melainkan
sebuah strategi untuk menjaga agar posisi Muhaimin di PKB tetap kokoh,
khususnya dari gangguan internal yang mungkin datang dari istana.
Muhaimin menyadari bahwa ada beberapa kelompok yang berusaha menggoyang
posisinya di PKB. Salah satunya adalah kelompok yang didukung oleh PBNU (Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama) yang berada di belakang Yahya Staquf dan Gus Yakut, yang
selama ini menjadi rival politik Muhaimin. Penunjukan Ma'ruf Amin sebagai Ketua
Dewan Syuro menjadi langkah cerdik Muhaimin untuk mengamankan dirinya dari
potensi gangguan tersebut. Hubungan dekat Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto,
yang saat itu tengah bersaing dalam arena politik, juga dimanfaatkan oleh
Muhaimin untuk memperkuat posisinya.
Peran Ma'ruf Amin dalam Menjembatani PKB dan Prabowo
Setelah Muktamar di Bali yang menunjuk kembali Muhaimin sebagai Ketua Umum
PKB, Muhaimin segera menghubungi Prabowo untuk mempercepat proses keluarnya
Surat Keputusan (SK) PKB. Saat itu, Prabowo memang memiliki kendali penuh
terhadap SK tersebut, mengingat Menkumham saat itu merupakan sosok yang dekat
dengan Prabowo. Namun, yang menarik, sebelum SK tersebut dikeluarkan, Ma'ruf
Amin juga memainkan peran penting dengan menghubungi Prabowo langsung, meminta
agar SK tersebut segera ditandatangani demi menjaga stabilitas PKB.
SK PKB akhirnya keluar dengan cepat, dan langkah ini berhasil meredam
berbagai upaya gangguan terhadap Muhaimin, termasuk Muktamar tandingan yang
sempat direncanakan oleh kubu Yahya Staquf. Dengan keluarnya SK tersebut,
Muhaimin berhasil mempertahankan kendalinya atas PKB, sekaligus menjaga
hubungan baik dengan Prabowo yang dianggap sebagai kunci penting dalam menjaga
posisi politik PKB.
Intrik dan Dinamika di Balik Ketidakhadiran Jokowi dan Prabowo
Namun, cerita di balik layar tidak berhenti di situ. Salah satu intrik politik
yang mencuat dari Muktamar di Bali adalah ketidakhadiran Presiden Jokowi dan
Prabowo dalam penutupan acara. Menurut kabar yang beredar, Yahya Staquf dan
beberapa tokoh politik PKB mendesak Presiden Jokowi agar tidak hadir dalam
penutupan Muktamar, yang seharusnya dihadiri oleh Prabowo. Ketidakhadiran
Jokowi dan Prabowo dalam acara tersebut membuat banyak kader PKB kecewa,
terutama mereka yang mengharapkan kehadiran kedua tokoh penting tersebut
sebagai bentuk dukungan terhadap Muhaimin.
Meski demikian, komunikasi antara Ma'ruf Amin dan Prabowo tetap berjalan
lancar. SK PKB keluar dengan cepat, dan intrik politik di balik layar berhasil
diatasi oleh Muhaimin dan timnya. Keputusan untuk melibatkan Ma'ruf Amin dalam
proses ini ternyata menjadi langkah tepat yang membawa stabilitas bagi PKB di
tengah dinamika politik yang panas.
Kesimpulan
Kisah pembebasan Philips di Papua hingga intrik politik di PKB menunjukkan
betapa kompleksnya dinamika politik Indonesia. Dari peran tokoh-tokoh lokal di
Papua hingga manuver cerdas di arena politik nasional, semuanya menjadi bagian
dari cerita besar tentang bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat di balik
layar. Peran Ma'ruf Amin, baik dalam isu Papua maupun PKB, menunjukkan bahwa
figur Wakil Presiden masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan
arah kebijakan politik, bahkan di penghujung masa jabatannya.
Sumber
https://youtu.be/6Ey24VtKJmQ
Penulis
Sumarta