Mengapa Pemerintah Perlu Fokus pada Hal-Hal yang Lebih Penting daripada Klaim-Klaim Semu?
Perlu Fokus pada Hal-Hal yang Lebih Penting daripada Klaim-Klaim Semu
Di era digital seperti sekarang, media sosial menjadi wadah bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapat, baik dari kalangan politisi hingga masyarakat biasa. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah ketika video milik salah satu pembuat konten yang terkenal di Indonesia diklaim sebagai video promosi resmi oleh Kementerian Pariwisata, lengkap dengan logo pemerintah tanpa izin pemilik konten asli. Kasus ini menggambarkan kurangnya fokus pemerintah terhadap isu-isu yang sebenarnya lebih mendesak dan relevan bagi masyarakat.
Alih-alih mengurus klaim atas video yang seharusnya tidak menjadi prioritas, pemerintah seharusnya mengalihkan fokus mereka pada isu-isu besar seperti pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Saat ini, perhatian banyak tersita pada eksploitasi tambang yang justru sering menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, daripada berfokus pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sandiaga Uno dan Klaim Konten yang Memicu Kontroversi
Sejak dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno telah melakukan banyak inisiatif untuk mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia, terutama setelah masa pandemi COVID-19. Namun, langkah terbaru kementeriannya menuai kritik. Salah satunya datang dari seorang pembuat konten yang videonya diklaim dan diunggah ulang dengan logo resmi pemerintah tanpa adanya izin atau penghargaan terhadap pembuat aslinya.
Ketidakpuasan tersebut jelas terasa. Bagaimana mungkin pemerintah lebih sibuk mengklaim video yang dibuat oleh orang lain tanpa fokus pada masalah mendasar yang lebih penting? Situasi ini menyentil banyak pihak, menegaskan bahwa energi dan sumber daya pemerintah mungkin digunakan secara tidak bijak.
Ketidakfokusan Pemerintah: Sibuk dengan Eksploitasi Sumber Daya Alam
Kritik ini tidak berhenti pada kasus video viral saja. Di Indonesia, isu tambang dan eksploitasi sumber daya alam telah menjadi masalah yang berkelanjutan. Alih-alih melindungi ekosistem dan memastikan keberlanjutan lingkungan, pemerintah sering kali terlihat lebih sibuk mengurus sektor tambang. Tambang yang dikendalikan oleh korporasi besar seringkali tidak memperhatikan kerusakan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya.
Aktivitas tambang ilegal dan legal secara bersamaan telah memunculkan masalah baru bagi masyarakat, seperti penggusuran lahan, polusi, hingga bencana alam. Dampak ini sangat nyata dirasakan oleh masyarakat di sekitar tambang yang kehilangan lahan pertanian mereka, terganggu sumber airnya, dan terancam oleh erosi tanah.
PKI: Propaganda atau Sejarah yang Harus Kita Pelajari?
Selain masalah lingkungan, ada pula sejarah kelam Indonesia yang terus menjadi bahan kontroversi, yakni terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah peristiwa G30S PKI, rezim Orde Baru di bawah Soeharto membangun propaganda yang kuat, menggambarkan PKI sebagai ancaman besar yang menghancurkan negara. Film-film dan narasi yang dibuat selama masa pemerintahan Soeharto seolah menanamkan persepsi tersebut kepada generasi berikutnya.
Namun, narasi ini sekarang mendapat banyak kritik. Ada pertanyaan besar tentang keakuratan sejarah yang dipresentasikan oleh rezim Orde Baru. Propaganda yang kuat sering kali memihak kepada kekuasaan, dan banyak yang merasa bahwa peristiwa sejarah tersebut telah dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Penting untuk memahami bahwa sejarah tidak hitam-putih, dan tidak boleh digunakan sebagai alat politik.
Megawati dan Upaya Membangun Kembali Sejarah PKI dengan Perspektif yang Lebih Objektif
Salah satu upaya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu adalah dengan menghadirkan narasi yang lebih objektif mengenai peristiwa tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ada keinginan untuk membuat film-film baru yang menggambarkan peristiwa PKI dari sudut pandang yang berbeda. Salah satu inisiatif yang disebutkan adalah dorongan dari Presiden Jokowi untuk membuat film yang menyajikan kisah PKI dengan perspektif yang lebih netral, fokus pada korban, dan menjauhkan diri dari propaganda.
Film yang sedang dipersiapkan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada generasi muda tentang sejarah PKI, tanpa ada kecenderungan memihak kepada kelompok tertentu. Megawati, yang merupakan Ketua Umum PDIP, juga mendukung inisiatif ini untuk memastikan bahwa sejarah PKI dapat dilihat secara lebih seimbang, bukan hanya sebagai alat untuk politik praktis.
Perbandingan dengan Rwanda: Mengatasi Luka Sejarah Melalui Film
Menarik untuk membandingkan Indonesia dengan Rwanda, sebuah negara di Afrika yang juga memiliki sejarah kelam terkait genosida. Pada tahun 1994, Rwanda mengalami pembantaian massal yang melibatkan dua kelompok etnis, Hutu dan Tutsi. Lebih dari 1 juta orang terbunuh dalam waktu singkat akibat manipulasi politik yang mengobarkan kebencian antara kedua suku tersebut.
Namun, berbeda dengan Indonesia, pemerintah Rwanda tidak menyembunyikan sejarah kelam mereka. Sebaliknya, mereka menginisiasi pembuatan film, dokumenter, dan acara teatrikal yang mengangkat peristiwa genosida tersebut dengan fokus pada korban dan pelajaran penting dari sejarah. Dengan demikian, masyarakat Rwanda dapat mengingat peristiwa tersebut sebagai bagian dari sejarah nasional yang harus dihindari, bukan dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu.
Membangun Sejarah yang Jujur: Tanggung Jawab Kita Bersama
Menghidupkan kembali narasi sejarah yang jujur dan seimbang bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak. Masyarakat perlu terus diberi ruang untuk berdiskusi, mengenali kesalahan masa lalu, dan belajar dari sana. Dengan cara ini, kita dapat membangun bangsa yang lebih kuat dan beradab, serta menghindari penggunaan sejarah untuk kepentingan politik semata.
Film seperti "Kupu-Kupu Kertas" yang mengisahkan dampak peristiwa PKI dari sudut pandang korban adalah salah satu langkah maju untuk merekonstruksi sejarah yang lebih adil. Ketika generasi muda dapat mempelajari sejarah secara objektif, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik.
Kesimpulan
Kritik terhadap klaim semu oleh pemerintah atas karya konten kreator dan fokus yang salah dalam isu-isu seperti tambang dan sejarah kelam PKI menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk lebih bijak dalam menentukan prioritas. Dengan mempelajari sejarah secara objektif dan fokus pada isu-isu yang relevan, kita dapat membangun bangsa yang lebih kuat dan menjaga kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
https://youtu.be/4mfmWmfvDbI