Tantangan Tata Kelola TNI: Mengurai Masalah Penumpukan Perwira Tinggi dalam Konteks Reformasi Militer

Tantangan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Militer

Masalah penumpukan perwira tinggi dalam organisasi militer Indonesia, khususnya TNI, telah menjadi perhatian serius selama beberapa dekade. Fenomena ini bukan hal baru, namun terus terjadi dan berkembang dengan dinamika yang berbeda seiring waktu. Artikel ini mengurai tantangan tata kelola organisasi TNI, kontroversi seputar kontrol sipil atas militer, serta upaya untuk mengatasi "bom waktu" berupa penumpukan perwira nonjob yang terus menghantui institusi ini.

Latar Belakang Penumpukan Perwira TNI

Sejarah penumpukan perwira tinggi di tubuh TNI dapat ditelusuri hingga ke era Orde Baru, khususnya pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Saat itu, penambahan jumlah perwira terjadi akibat kebijakan rekrutmen besar-besaran pada angkatan 1965, yang disiapkan untuk mendukung operasi Dwikora dan Trikora. Setelah kedua operasi tersebut selesai, banyak lulusan yang "menganggur" namun dapat disalurkan ke jabatan-jabatan sipil, termasuk di kementerian dan pemerintahan daerah, serta beberapa posisi di DPR atau DPRD.

Situasi berbeda muncul setelah reformasi 1998. Seiring dengan pembubaran doktrin Dwifungsi ABRI dan penghapusan peran TNI di jabatan-jabatan sipil, jalur karir perwira TNI menjadi lebih terbatas. Penumpukan pun mulai terjadi, terutama ketika lulusan dari angkatan-angkatan besar seperti tahun 2000 (yang terdiri dari gelombang A dan B) mulai memasuki masa karir perwira menengah dan tinggi. Tanpa adanya posisi baru yang cukup untuk menampung mereka, banyak perwira akhirnya berada dalam posisi nonjob atau penugasan yang tidak relevan dengan latar belakang militer mereka.

Upaya Mengatasi Penumpukan: Validasi Organisasi dan Restrukturisasi

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya ketika Jenderal Andika Perkasa menjabat sebagai Panglima TNI, langkah-langkah serius mulai diambil untuk mengatasi masalah penumpukan ini. Salah satu solusi yang ditempuh adalah validasi organisasi, yaitu dengan memperluas struktur organisasi TNI dan menambah jabatan baru. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain adalah pembentukan komando gabungan baru, peningkatan status beberapa satuan dari bintang dua menjadi bintang tiga, serta penambahan Kodam dan jabatan-jabatan strategis lainnya.

Langkah validasi organisasi ini terbukti cukup efektif dalam menyerap perwira tinggi yang semula tidak memiliki penugasan. Upaya ini memberikan ruang bagi perwira-perwira yang sebelumnya terhambat untuk mendapatkan jabatan sesuai pangkat dan pengalaman mereka. Meski begitu, langkah ini tetap memiliki keterbatasan dan tidak sepenuhnya menyelesaikan akar masalah yang lebih dalam, yakni piramida karir yang tidak seimbang akibat rekrutmen besar-besaran.

Pilihan Lain untuk Mengatasi Penumpukan

Selain validasi organisasi, terdapat beberapa opsi lain yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah penumpukan perwira ini. Opsi pertama adalah menawarkan pensiun dini kepada perwira-perwira yang berada dalam posisi nonjob atau tidak lagi memiliki prospek karir yang jelas. Langkah ini dapat membantu mengurangi beban organisasi dan membuka ruang bagi perwira yang lebih muda untuk naik ke posisi yang lebih tinggi.

Opsi kedua adalah menghentikan sementara rekrutmen perwira baru untuk beberapa tahun, sehingga piramida karir dapat dinormalisasi. Namun, opsi ini juga memiliki risiko, terutama terkait dengan kebutuhan regenerasi dan mempertahankan kualitas angkatan bersenjata.

Kontroversi Revisi UU TNI dan Kembali ke Jabatan Sipil

Baru-baru ini, muncul usulan untuk merevisi Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 47, yang memungkinkan perwira TNI kembali menduduki jabatan-jabatan sipil di kementerian dan lembaga pemerintah. Usulan ini memicu kontroversi, karena dianggap sebagai langkah mundur yang mengancam prinsip kontrol sipil atas militer yang telah dibangun sejak reformasi.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa revisi ini akan membuka kembali pintu bagi TNI untuk terlibat dalam politik praktis dan pemerintahan, yang dapat mengikis netralitas militer dan menghidupkan kembali model Dwifungsi ABRI. Padahal, menurut beberapa pengamat, masalah penumpukan perwira tinggi di tubuh TNI sebenarnya telah relatif terkendali setelah validasi organisasi dilakukan. Oleh karena itu, tidak jelas mengapa usulan ini muncul di saat masalah tersebut sudah mulai teratasi.

Analisis Kebutuhan Militer dan Pengaruh Politik

Selain masalah struktur organisasi dan jalur karir, faktor lain yang memengaruhi dinamika militer Indonesia adalah kebutuhan pertahanan yang terus berkembang dan perubahan geopolitik di kawasan. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas seharusnya menekankan pentingnya kekuatan maritim dan pertahanan udara. Namun, kenyataannya, anggaran dan pengadaan alutsista masih banyak berfokus pada peralatan tempur darat.

Situasi ini berkaitan erat dengan alokasi anggaran pertahanan yang belum ideal. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan anggaran pertahanan, seperti usulan Jenderal Prabowo Subianto untuk menghitung anggaran jangka panjang selama 25 tahun ke depan, proporsi anggaran terhadap PDB masih jauh dari angka ideal yang direkomendasikan oleh standar internasional, seperti NATO.

Pengaruh Angkatan 2000 dan Tantangan Regenerasi

Angkatan 2000, yang terdiri dari gelombang A dan B, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penumpukan perwira di tubuh TNI. Dengan jumlah yang besar, angkatan ini mulai memasuki usia perwira tinggi, yang membuat persaingan untuk mendapatkan posisi strategis semakin ketat. Situasi ini diperparah dengan minimnya konflik militer skala besar yang membutuhkan kehadiran militer secara intensif di berbagai wilayah.

Tantangan regenerasi juga muncul, di mana beberapa perwira muda merasa tertahan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi karena banyaknya perwira senior yang masih berada dalam jabatan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan mekanisme promosi dan rotasi yang lebih fleksibel, termasuk memperbanyak posisi di luar struktur utama atau membuka kesempatan lebih luas bagi perwira untuk menjalani pendidikan dan pelatihan di luar negeri.

Pengaruh Tata Kelola Organisasi dan Kontrol Sipil

Reformasi tata kelola organisasi TNI harus disertai dengan penerapan prinsip kontrol sipil atas militer secara konsisten. Peran militer dalam pemerintahan sipil harus tetap diawasi dan dibatasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga. Di negara-negara maju, seperti Swedia, Menteri Pertahanan dapat berasal dari kalangan sipil tanpa latar belakang militer, yang menunjukkan bahwa kontrol sipil atas militer dapat berjalan dengan baik melalui tata kelola yang efektif.

Di Indonesia, pendekatan semacam ini masih menghadapi tantangan karena adanya budaya dan persepsi bahwa kepemimpinan di Kementerian Pertahanan harus dipegang oleh figur militer. Sementara itu, penguatan peran sipil dalam pengambilan kebijakan pertahanan, seperti yang pernah diusulkan dengan nominasi Menteri Pertahanan dari kalangan ekonom, dapat menjadi langkah positif dalam memajukan sektor pertahanan.

Kesimpulan: Masa Depan Reformasi TNI

Masalah penumpukan perwira tinggi di tubuh TNI bukanlah hal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi struktural, perbaikan tata kelola, serta penguatan prinsip kontrol sipil atas militer. Dengan anggaran pertahanan yang lebih realistis dan prioritas yang tepat, TNI dapat menjalankan peran utamanya dalam menjaga kedaulatan negara tanpa terjebak dalam dinamika politik atau masalah internal organisasi yang berkepanjangan.

Pada akhirnya, pemimpin TNI dan Kementerian Pertahanan yang akan datang perlu lebih sering berinteraksi dengan para pakar, akademisi, serta para praktisi untuk mendapatkan masukan yang berimbang dalam merancang kebijakan pertahanan yang lebih adaptif dan efektif. Mengatasi "bom waktu" angkatan 2000 adalah salah satu langkah awal yang penting, namun bukan satu-satunya tantangan yang harus dihadapi dalam memperkuat pertahanan Indonesia di masa depan.

Penulis

Sumarta

 

Sumber

Dialog Podcast Akbar Faizal Uncensored dengan Andi Wijayanto (Mantan Gubernur Lemhanas Era Presiden Joko Widodo) tanggal 12 Nopember 2024

Bagikan Artikel ini