Meningkatnya Pengaruh Jokowi di PBNU dan Intrik Politik di Baliknya
Meningkatnya Pengaruh Jokowi di PBNU dan Intrik Politik di Baliknya
Pada tahun-tahun menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi, hubungan
antara dunia politik dan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Nahdlatul
Ulama (NU), semakin memperlihatkan dinamika yang kompleks. Dalam konteks ini,
peran Jokowi dalam pengaruhnya terhadap NU menjadi semakin jelas, terutama
menjelang Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang semakin mendekat.
Latar belakang politik ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana
strategi Jokowi untuk memegang kendali di berbagai sektor termasuk NU,
organisasi yang secara tradisional tidak terafiliasi dengan partai politik
tetapi memiliki pengaruh besar di Indonesia.
Kepentingan Jokowi Terhadap PBNU
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pandangan di kalangan internal NU
bahwa Jokowi memiliki kepentingan besar untuk menjaga NU tetap berada di
sisinya. Bukan hal yang mengejutkan bahwa Jokowi, yang tidak berafiliasi
langsung dengan partai politik besar, berusaha memperkuat dukungannya melalui
organisasi masyarakat. NU, yang memiliki jutaan pengikut, menjadi pilihan strategis
bagi Jokowi untuk memastikan dukungan yang kuat di masa mendatang.
Kepentingan ini terlihat jelas dalam peran Jokowi dalam menentukan siapa
yang akan memimpin PBNU ke depan. Dengan semakin dekatnya Muktamar PBNU,
semakin jelas bahwa Jokowi terlibat dalam proses ini. Informasi mengenai
penunjukan kepengurusan NU di daerah-daerah pun terhubung dengan Istana.
Walaupun tidak secara langsung mengambil keputusan, pengaruh Jokowi dalam
proses tersebut sangat terasa, menunjukkan kepentingannya untuk memegang
kendali di organisasi besar ini.
Relawan Jokowi dan Kepentingan di NU
Selain itu, relawan-relawan Jokowi yang telah mendukungnya sejak pemilihan
presiden sebelumnya, juga turut berperan dalam mempertahankan kepentingan
Jokowi di berbagai sektor. Meskipun banyak relawan yang telah diberikan posisi
strategis di pemerintahan, masih ada sebagian yang belum mendapatkan jatah.
Relawan yang belum menjabat sebagai menteri mungkin akan mendapatkan peran di
masa mendatang, terutama mengingat ada banyak kepentingan yang masih harus
diakomodasi.
Di sisi lain, pembagian konsesi tambang yang dipercepat juga menjadi salah
satu janji Jokowi kepada NU. Hal ini menunjukkan betapa besar peran NU dalam
menjaga kepentingan ekonomi dan politik Jokowi, dan sebaliknya, Jokowi memberikan
imbalan kepada NU untuk mendukung stabilitas politiknya.
Intrik Politik di Antara PKB dan PBNU
Namun, hubungan antara PKB dan PBNU sendiri juga tidak terlepas dari
ketegangan dan konflik. Salah satu pertempuran politik yang mencolok adalah
persaingan antara Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dan Yahya Cholil Staquf,
Ketua Umum PBNU. Ketegangan ini dipicu oleh perebutan kursi menteri dan
pengaruh politik di kalangan internal NU dan PKB. Pansus Haji, yang diprakarsai
oleh Muhaimin, menjadi salah satu arena pertarungan antara dua tokoh ini.
Pansus Haji sendiri muncul dengan tujuan untuk meninjau pelaksanaan ibadah
haji di Indonesia. Namun, ada indikasi bahwa Pansus Haji digunakan sebagai alat
politik untuk merusak citra Menteri Agama, Gus Yakut, yang merupakan tokoh NU.
Pansus ini, yang disinyalir dipolitisasi oleh PKB, mencoba memberikan tekanan
politik kepada Gus Yakut agar tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama di era
Prabowo jika dia terpilih sebagai presiden pada pemilihan mendatang.
Gus Yakut sendiri adalah tokoh yang diangkat oleh Jokowi, namun dalam
dinamika politik ini, dia juga berada dalam tekanan dari berbagai pihak yang
ingin memanfaatkan momen Pansus Haji untuk mengurangi pengaruhnya. Gus Yakut
beberapa kali diminta oleh Istana untuk tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan
Pansus Haji, mungkin untuk menghindari serangan politik yang lebih masif
terhadap dirinya.
Tarik Ulur Kepentingan Menteri di Kabinet Jokowi
Selain Gus Yakut, dinamika penunjukan menteri lainnya juga menarik untuk
dicermati. Di kabinet Jokowi, baik PBNU maupun PKB memiliki perwakilan menteri
yang signifikan. Di PBNU, ada Gus Yakut sebagai Menteri Agama dan Saifullah
Yusuf (Gus Ipul) sebagai Menteri Sosial, sementara di PKB, ada Ida Fauziah
sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Halim Iskandar sebagai Menteri Desa.
Menariknya, meskipun Gus Yakut merupakan tokoh NU, dia sering kali ditarik
sebagai representasi PKB karena hubungan historisnya dengan partai tersebut.
Namun, konflik antara PBNU dan PKB semakin meruncing karena perebutan kursi
menteri ini. PBNU yang sempat hanya mendapatkan satu kursi di kabinet, kini
melobi agar bisa mendapatkan dua kursi. Di sisi lain, PKB juga berusaha
mempertahankan pengaruhnya di kabinet melalui jatah kursi menteri yang mereka
miliki.
Pertarungan Menuju Pemilihan Presiden 2024
Dinamika politik antara PKB, PBNU, dan Jokowi ini sangat berkaitan erat
dengan persiapan menuju Pemilihan Presiden 2024. Jokowi yang tidak lagi dapat
mencalonkan diri, masih memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik
di dalam kabinet dan organisasi masyarakat seperti NU. NU sebagai organisasi
yang sangat berpengaruh, menjadi kunci bagi siapa pun yang ingin memenangkan
pemilihan presiden di masa mendatang.
Dengan mendekatnya Muktamar PBNU, intrik politik antara berbagai tokoh akan
semakin terlihat jelas. Siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin PBNU ke depan
akan sangat menentukan arah politik Indonesia, terutama dalam menentukan arah
dukungan politik organisasi ini di pemilihan mendatang.
Penutup
Hubungan antara Jokowi, PKB, dan PBNU menjadi salah satu dinamika politik
yang paling menarik untuk diamati menjelang Pemilihan Presiden 2024. Meskipun
PBNU dan PKB secara tradisional memiliki hubungan yang erat, ketegangan politik
di antara mereka semakin memuncak, terutama dengan adanya perebutan kursi
menteri dan pengaruh di kabinet Jokowi. Di sisi lain, kepentingan Jokowi untuk
mempertahankan pengaruhnya di NU juga menjadi bagian penting dari strategi
politiknya untuk menjaga stabilitas di masa akhir pemerintahannya. Semua ini
menunjukkan betapa kompleksnya politik di Indonesia, di mana organisasi
masyarakat seperti NU memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan
dengan partai politik.
Sumber
https://youtu.be/6Ey24VtKJmQ
Penulis
Sumarta