Menyikapi Strategi dalam Pilkada: Antara Keterbatasan dan Peluang
Antara Keterbatasan dan Peluang
Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah menjadi momentum penting bagi
masyarakat untuk menentukan pemimpin yang dianggap mampu mengemban amanah dan
membawa perubahan. Di balik hiruk-pikuk politik dan intrik yang menyertainya,
terdapat dinamika dan strategi yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini,
narasi berikut akan membahas bagaimana posisi seorang pemimpin, terutama dalam
lembaga publik seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dihadapkan pada
pilihan yang sulit. Apakah tetap fokus pada amanah atau memilih untuk terjun ke
dalam dunia politik?
Keterbatasan dalam Kontestasi
Dalam sebuah dialog yang mencerminkan kerumitan situasi ini, seorang Dirut
PDAM di Indramayu, sebut saja Pak De, menjelaskan pandangannya tentang
bagaimana ia harus bersikap dalam menghadapi situasi politik menjelang Pilkada.
"Jika ada tawaran untuk aktif dalam kampanye, saya harus mundur dari
jabatan ini," tegasnya. Dengan komitmen untuk menjaga profesionalisme, Pak
De berusaha untuk tidak memanfaatkan fasilitas dan anggaran perusahaan daerah
demi kepentingan politik.
Sebagai seorang pemimpin, Pak De merasa memiliki tanggung jawab untuk
menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Menurutnya, jika ia gagal dalam
kontestasi politik, ia harus melaporkan hal ini kepada para pendukungnya,
termasuk orang tua dan teman-teman, serta para Kiai yang mendukungnya.
"Waktu dan tempat mungkin belum memungkinkan bagi saya untuk menjadi kontestan,"
ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak mencalonkan diri
juga diambil dengan mempertimbangkan banyak faktor, bukan hanya dari sisi
ambisi pribadi.
Menjaga Imparsialitas
Selama periode kampanye, Pak De tetap memegang prinsip imparsialitas. Ia
menegaskan bahwa sebagai seorang aparatur negara dan pelayan publik, dirinya
harus bersikap adil dan tidak memihak. "Kami memberikan kesempatan yang
sama kepada semua calon bupati untuk mendengarkan visi dan misi mereka,"
katanya. Ini adalah pendekatan yang baik dalam menjaga integritas PDAM dan
memastikan bahwa pelayanan publik tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.
Imparsialitas di sini berarti tidak hanya diam dan netral, tetapi juga aktif
mendukung keterbukaan dalam proses pemilihan. Dengan cara ini, masyarakat bisa
memahami lebih jauh tentang calon-calon yang ada dan membuat pilihan yang
tepat.
Hak Memilih Secara Pribadi
Pak De juga mengingatkan bahwa meskipun secara profesional harus imparsial,
sebagai individu, ia tetap memiliki hak untuk memilih. Ia secara tegas
mengungkapkan dukungannya kepada calon yang saat ini menjabat. "Saya
dibesarkan dan diberi kesempatan oleh incumben, jadi saya akan memilih incumben
secara pribadi," jelasnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan emosional
yang mengikat, namun tetap dalam kerangka profesionalisme.
Menyikapi Harapan Masyarakat
Pilkada tidak hanya tentang politik, tetapi juga tentang harapan masyarakat
terhadap pelayanan publik. Dalam konteks ini, Pak De berbicara mengenai
tantangan yang dihadapi PDAM, seperti keluhan masyarakat terkait layanan. Ia
menyebutkan, "Ada banyak keluhan tentang air keruh dan gagal bayar."
Ini adalah sinyal bahwa meskipun ada tantangan dalam dunia politik, tanggung
jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tetap menjadi
prioritas utama.
Pak De berharap agar Bupati terpilih nanti mampu memperkuat Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dalam hal profesionalitas. Ia percaya bahwa BUMD memiliki
peran penting dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat, dan keberlanjutan layanan
ini harus tetap diperhatikan.
Peran BUMD dalam Pengelolaan Sumber Daya
Pak De menjelaskan bahwa BUMD didirikan untuk mengelola sumber daya dengan
baik. "BUMD harus berimbang antara dukungan pemerintah dan swadaya
masyarakat," ujarnya. Dalam hal ini, tarif air yang dikenakan kepada
masyarakat bukanlah keputusan sepihak, tetapi sudah diatur oleh pemerintah
daerah. "Tarif itu tidak mahal, dan selalu ada perhitungan serta regulasi
yang jelas," lanjutnya. Ini menunjukkan bahwa dalam mengelola perusahaan daerah,
tidak ada ruang untuk kebijakan yang merugikan masyarakat.
Namun, tantangan tetap ada. "Usia pipa PDAM sudah lama, sehingga kita
perlu melakukan renovasi secara bertahap," katanya. Ia mengakui bahwa
meskipun ada upaya untuk meningkatkan layanan, terkadang ada gangguan yang
dapat mempengaruhi kualitas air.
Memperhatikan Aspirasi Masyarakat
Dalam menghadapi Pilkada, Pak De mengingatkan bahwa penting bagi calon
pemimpin untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. "Beberapa
daerah belum terlayani dengan baik, seperti embarkasi haji," ungkapnya.
Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Bupati terpilih untuk memastikan
semua wilayah mendapatkan akses yang sama terhadap layanan air bersih.
Harapan untuk Masa Depan
Pak De berharap ke depan akan ada dukungan dari pemerintah untuk memperkuat
PDAM. "Dengan adanya dukungan, kita dapat memenuhi kebutuhan air bersih
bagi masyarakat dengan lebih baik," katanya. Selain itu, penguatan BUMD
juga menjadi prioritas agar mereka dapat beroperasi dengan lebih efisien dan
profesional.
Kesimpulan
Pilkada adalah momentum yang membawa banyak harapan dan tantangan. Dalam
situasi ini, penting bagi setiap individu, terutama yang berada di posisi
kepemimpinan, untuk tetap berpegang pada prinsip imparsialitas dan
profesionalisme. Meski terikat dengan pilihan politik, tanggung jawab terhadap
masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Dengan strategi yang tepat, harapan
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat akan selalu ada,
terlepas dari dinamika politik yang berkembang.
Penulis
Sumarta
Sumber
https://youtu.be/-9nxv_41iMc