Modernisasi Alutsista TNI di Era Jokowi: Tantangan Anggaran, Pemenuhan MEF, dan Penguatan Organisasi
Tantangan Anggaran, Pemenuhan MEF, dan Penguatan Organisasi
.jpeg)
Selama
dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah
menghadapi berbagai tantangan dalam upaya modernisasi alat utama sistem
persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun berbagai
kebijakan dan program telah dijalankan, sejumlah kritik muncul terkait kelemahan
yang terjadi, terutama pada tiga aspek utama: anggaran pertahanan, pemenuhan
Minimum Essential Force (MEF), dan tata kelola organisasi serta kontrol sipil
atas militer.
Tren Penurunan Anggaran Pertahanan
Salah
satu tantangan utama yang dihadapi dalam modernisasi alutsista adalah
keterbatasan anggaran pertahanan. Dalam sepuluh tahun terakhir, alokasi
anggaran untuk pertahanan terus menunjukkan tren penurunan, baik di bawah
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu maupun Prabowo Subianto. Alokasi anggaran pertahanan
Indonesia tidak pernah mencapai angka 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang
dianggap sebagai batas minimal untuk mempertahankan kekuatan militer secara
efektif. Pada kenyataannya, anggaran pertahanan berkisar antara 0,6% hingga
0,8% dari PDB, jauh di bawah standar yang dianjurkan.
Menurut
kajian yang dilakukan oleh lembaga penelitian independen, yang fokus pada
kebijakan strategis pertahanan, angka ideal untuk anggaran pertahanan yang
bertujuan melakukan modernisasi penuh alutsista adalah sekitar 1,5%-2% dari
PDB. Jika anggaran hanya berkisar antara 0,8%-1%, anggaran tersebut hanya cukup
untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan alutsista yang ada, tanpa bisa
menambah persenjataan baru. Apabila alokasi anggaran berada di bawah 0,8%, maka
pertahanan negara harus melakukan pengurangan persenjataan atau alutsista yang
sudah usang.
Situasi
ini telah menjadi perhatian karena selama masa pemerintahan Jokowi, anggaran
pertahanan yang diharapkan mengalami peningkatan justru mengalami penurunan.
Ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan TNI dalam mempertahankan dan
meningkatkan kekuatan militer. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi oleh
Menteri Pertahanan ke depan akan sangat berat, mengingat kebutuhan untuk
membeli alutsista baru serta mengelola siklus hidup alutsista lama.
Pemenuhan Minimum Essential Force (MEF)
Pemenuhan
MEF, yang merupakan upaya strategis untuk meningkatkan postur pertahanan TNI,
juga menghadapi kendala. MEF adalah program yang diluncurkan pada tahun 2009
dan ditargetkan selesai dalam tiga fase, dengan fase ketiga berakhir pada 2024.
Tujuan utama MEF adalah memastikan TNI memiliki kekuatan minimal yang
dibutuhkan untuk menghadapi ancaman nyata yang mungkin muncul. Namun, evaluasi
menunjukkan bahwa pemenuhan target MEF masih jauh dari harapan.
Beberapa
faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan MEF adalah keterbatasan anggaran,
proses pengadaan yang lambat, serta perencanaan yang kurang matang. Beberapa
program pengadaan alutsista mengalami penundaan, bahkan ada yang dibatalkan
karena anggaran tidak mencukupi atau terjadi perubahan kebijakan. Hal ini
berdampak langsung pada kesiapan operasional TNI, di mana beberapa alutsista
yang seharusnya sudah diperbarui justru masih menggunakan peralatan lama yang
seharusnya sudah pensiun.
Misalnya,
kerjasama militer antara Indonesia dan Korea Selatan dalam program pengembangan
jet tempur IF-X/KF-X sempat terhenti karena masalah pendanaan. Padahal, proyek
ini diharapkan bisa menjadi salah satu tonggak penting dalam meningkatkan
kekuatan udara Indonesia. Dengan adanya keterlambatan tersebut, Indonesia
kehilangan kesempatan untuk meningkatkan teknologi alutsista yang dapat
menunjang kekuatan pertahanan.
Pengadaan Alutsista dan Insiden Kecelakaan
Dalam
kurun waktu sepuluh tahun terakhir, proses pengadaan alutsista juga mendapat
sorotan tajam. Meskipun terdapat beberapa upaya pembelian persenjataan baru,
pengadaan alutsista kerap kali dilanda masalah mulai dari transparansi hingga
kualitas alutsista yang didapatkan. Beberapa kasus pengadaan alutsista yang
menjadi sorotan adalah pembelian pesawat dan helikopter bekas yang tidak
memenuhi standar keselamatan.
Selain
itu, insiden kecelakaan alutsista TNI beberapa kali terjadi, yang menunjukkan
bahwa modernisasi tidak hanya tentang menambah jumlah senjata baru, tetapi juga
memastikan bahwa alutsista yang digunakan memenuhi standar kualitas dan
keselamatan. Kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian
material, tetapi juga korban jiwa, yang seharusnya bisa dihindari dengan perencanaan
dan manajemen yang lebih baik.
Terdapat
juga tantangan dalam hal modernisasi alutsista yang melibatkan kerjasama
internasional. Indonesia telah menjalin beberapa kesepakatan kerjasama dalam
pengadaan senjata dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti
Malaysia dan Filipina. Namun, kesepakatan-kesepakatan tersebut belum mampu
menghasilkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas pertahanan
Indonesia.
Tata Kelola Organisasi dan Reformasi TNI
Tantangan
lain yang dihadapi dalam modernisasi alutsista adalah tata kelola organisasi
TNI. Selama pemerintahan Jokowi, ada beberapa upaya untuk melakukan reformasi
struktural di tubuh TNI, seperti pemangkasan jabatan yang tidak efisien serta
restrukturisasi organisasi. Tujuan reformasi ini adalah agar TNI menjadi lebih
modern dan profesional, sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, implementasinya
masih belum maksimal.
Banyak
pihak menganggap bahwa peran organisasi TNI seharusnya difokuskan pada
penugasan operasional daripada administratif. Masalah struktural dalam
organisasi militer ini juga diperparah dengan rendahnya minat prajurit untuk
bertugas di luar Markas Besar atau Kementerian Pertahanan. Ini mengindikasikan
adanya masalah dalam hal distribusi tugas dan motivasi prajurit, yang perlu segera
dibenahi.
Kontrol Sipil atas Militer
Aspek
penting lain dalam modernisasi alutsista adalah bagaimana negara mengelola
hubungan antara sipil dan militer. Di bawah pemerintahan Jokowi, upaya untuk
memperkuat kontrol sipil atas militer telah dilakukan, tetapi masih menghadapi
berbagai kendala. Salah satu tantangan besar adalah memastikan bahwa keputusan
terkait pertahanan, termasuk pengadaan alutsista, transparan dan tidak
dipengaruhi oleh kepentingan politik semata.
Kontrol
sipil yang efektif diharapkan dapat mencegah politisasi dalam pengelolaan
anggaran pertahanan dan pengadaan alutsista. Selain itu, peran lembaga-lembaga
pengawas, seperti DPR dan BPK, sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan
anggaran pertahanan sesuai dengan kebutuhan strategis dan tidak disalahgunakan.
Tantangan di Masa Depan
Ke
depan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memperkuat
pertahanan nasional dan modernisasi alutsista. Tantangan terbesar adalah
bagaimana memastikan anggaran pertahanan cukup untuk memenuhi target MEF dan
mengatasi masalah klasik dalam pengadaan alutsista. Pemerintah harus
berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan dan memastikan bahwa
setiap pembelanjaan dilakukan dengan efektif dan efisien.
Selain
itu, reformasi dalam tata kelola organisasi TNI harus terus dilanjutkan.
Struktur organisasi yang lebih ramping dan efisien, serta penugasan prajurit
yang lebih sesuai dengan kebutuhan operasional, akan mendukung peningkatan
profesionalisme TNI. Upaya untuk memperkuat kontrol sipil atas militer juga
harus diperkuat agar keputusan strategis dalam bidang pertahanan diambil secara
objektif dan berdasarkan kepentingan nasional, bukan kepentingan politik atau
kelompok tertentu.
Kesimpulan
Modernisasi
alutsista di era pemerintahan Jokowi menghadapi berbagai tantangan yang
kompleks, mulai dari keterbatasan anggaran, pemenuhan MEF yang belum optimal,
hingga masalah dalam tata kelola organisasi TNI dan penguatan kontrol sipil
atas militer. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan
kekuatan pertahanan Indonesia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan agar TNI dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi
ancaman-ancaman di masa depan.
Dengan
komitmen yang lebih kuat dalam hal anggaran, perencanaan strategis yang matang,
dan reformasi struktural yang berkelanjutan, modernisasi alutsista TNI
diharapkan dapat berjalan lebih baik, sehingga Indonesia dapat mempertahankan
kedaulatannya dan berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan
Penulis
Sumarta
Sumber
Dialog Podcast
Akbar Faizal Uncensored dengan Andi Wijayanto (Mantan
Gubernur Lemhanas Era Presiden Joko Widodo) tanggal 12 Nopember 2024