Pengadilan Negeri Sanggau: Suara Hakim untuk Kesejahteraan dan Keberlanjutan Keadilan
Suara Hakim untuk Kesejahteraan dan
Keberlanjutan Keadilan
Dalam sebuah dialog yang menggugah, sekelompok hakim dari Pengadilan Negeri
Sanggau di Kalimantan Barat berbicara di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI.
Mereka mengangkat isu krusial terkait kondisi perumahan dan kesejahteraan
mereka sebagai hakim, yang dapat berdampak langsung pada kualitas keadilan di
Indonesia, khususnya di daerah perbatasan dengan negara bagian Sarawak,
Malaysia.
Keadaan Perumahan Hakim yang Memprihatinkan
Sejak menjabat di Pengadilan Negeri Sanggau, seorang hakim yang berani
menyuarakan aspirasinya mengungkapkan betapa memprihatinkannya kondisi rumah
dinas yang mereka huni. Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka diberikan
fasilitas rumah dinas, keadaan rumah tersebut tidak layak. Dengan nada penuh
harap, ia mengungkapkan bahwa ketika mereka meminta renovasi atau perbaikan,
anggaran yang diperlukan tidak tersedia. Akibatnya, mereka harus mengeluarkan
biaya dari kantong pribadi untuk memperbaiki rumah dinas yang seharusnya
menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka.
Salah satu contoh yang dikemukakan adalah tentang kondisi tandon air, yang
sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, terutama selama musim kemarau di
Kalimantan Barat. Hakim tersebut harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli
dan merawat tandon air, sehingga gaji yang mereka terima setiap bulan hampir
habis untuk biaya perbaikan dan pembelian perabotan rumah tangga yang
seharusnya sudah disediakan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mereka tidak hanya diwajibkan untuk
menempati rumah dinas secara gratis. Namun, mereka juga dipotong setiap bulan
untuk biaya sewa rumah dinas tersebut, yang membuat situasi semakin tidak adil.
Penuturan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka bertugas sebagai penegak hukum,
kesejahteraan mereka justru terabaikan.
Perspektif Internasional
Dalam satu kesempatan, hakim ini berkenalan dengan seorang pejabat
pendidikan dari Labuan, Sabah, Malaysia. Ketika pejabat tersebut melihat
kondisi rumah dinas hakim di Sanggau, ia merasa terharu dan bahkan menangis.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat miris dan tidak dapat diterima. Di
negaranya, para hakim memiliki fasilitas yang jauh lebih baik, termasuk
pengemudi dinas yang memastikan keselamatan dan kenyamanan mereka. Pengalaman
ini memperlihatkan betapa besarnya perbedaan antara sistem peradilan di
Indonesia dan negara tetangga.
Pejabat tersebut mengungkapkan keprihatinan bahwa rumah dinas yang tidak
layak dan dikelilingi masyarakat dapat mengancam keamanan hakim, terutama jika
terjadi konflik hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian
pemerintah terhadap kesejahteraan hakim, tidak hanya untuk meningkatkan moral
mereka tetapi juga untuk menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.
Permohonan Kesejahteraan Hakim
Para hakim yang hadir dalam dialog tersebut menekankan bahwa tuntutan mereka
bukanlah sekadar permohonan, tetapi sebuah kebutuhan mendasar. Mereka meminta
kepada anggota DPR RI agar memperhatikan kesejahteraan hakim dan memberikan
mekanisme yang jelas untuk kenaikan gaji dan tunjangan secara berkala. Mereka
berharap agar hak-hak mereka diakomodasi dengan baik, sehingga mereka tidak
perlu lagi melakukan aksi unjuk rasa setiap tahun untuk memperjuangkan hak yang
seharusnya mereka dapatkan.
Salah satu hakim menjelaskan bahwa penghasilan mereka saat ini tidak
sebanding dengan beban kerja yang harus mereka lakukan. Mereka merasa sangat
terbebani dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, terkadang hingga larut
malam, bahkan melewatkan waktu salat demi menyelesaikan pekerjaan. Selain itu,
mereka juga menghadapi risiko kesehatan ketika harus berurusan langsung dengan
pihak berperkara, yang sering kali memiliki latar belakang yang tidak aman.
Poin Penting dari Permohonan
Dalam dialog tersebut, para hakim mengajukan beberapa poin penting terkait
kesejahteraan mereka:
1. Kenaikan Gaji dan Tunjangan: Mereka meminta
agar gaji pokok, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya ditinjau dan
dinaikkan secara berkala.
2. Kondisi Perumahan: Meminta perbaikan fasilitas
rumah dinas agar layak untuk dihuni.
3. Keamanan: Menyuarakan perlunya pengamanan di
sekitar rumah dinas, mengingat lokasi mereka yang berdekatan dengan masyarakat
yang berpotensi menimbulkan konflik.
4. Uang Pemberkasan: Meminta agar uang
pemberkasan, yang dianggap sebagai uang lembur, dikembalikan agar dapat
membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan penuh semangat, para hakim berharap agar suara mereka didengar dan
diperhatikan oleh para pemimpin negara. Mereka yakin bahwa jika kesejahteraan
hakim diperhatikan, maka akan tercipta sistem peradilan yang lebih baik dan
lebih adil di Indonesia. Mereka percaya bahwa ketika hakim merasa aman dan
sejahtera, keadilan akan lebih mudah dijunjung tinggi, dan masyarakat akan
lebih percaya pada sistem hukum yang ada.
Melalui dialog ini, para hakim mengajak semua pihak untuk bersama-sama
memikirkan masa depan peradilan di Indonesia. Kesejahteraan hakim bukan hanya
tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama sebagai bagian dari
sistem hukum dan pemerintahan. Dengan perhatian dan dukungan yang tepat, mereka
percaya bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat diperbaiki, dan keadilan
dapat lebih mudah diraih oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penutup
Dialog yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sanggau ini menggambarkan
tantangan yang dihadapi para hakim di daerah perbatasan. Suara mereka adalah
gambaran dari harapan akan perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Dengan
memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan hakim, diharapkan keadilan di negara
ini dapat terwujud dan semakin baik di masa depan.
Kondisi yang dialami oleh hakim di Sanggau adalah cerminan dari tantangan
yang dihadapi oleh banyak hakim di seluruh Indonesia. Dengan harapan dan
kerjasama, mari kita dukung mereka dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan
mereka, demi terciptanya keadilan yang sejati di Tanah Air.
Penulis
Sumarta
Sumber
https://youtu.be/2jDJOFwXZJ4