Prabowo Siap Melanjutkan Agenda Pembangunan Jokowi dengan Strategi Pengelolaan Keuangan yang Berani dan Terukur
Prabowo Subianto, calon presiden yang diusung untuk pemilihan presiden mendatang, menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan dan memperbaiki berbagai program yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan negara. Dalam diskusi yang diadakan bersama sejumlah tokoh dan anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Prabowo menyampaikan visi dan strategi pengelolaan anggaran negara, yang menekankan pada keberanian mengambil langkah-langkah progresif namun tetap menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan utang.
Menjaga Rasio Utang yang Sehat
Prabowo menekankan pentingnya mempertahankan rasio utang negara yang saat
ini berada di bawah 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyebut bahwa hal
ini merupakan pencapaian signifikan yang diraih oleh Presiden Jokowi dan
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dengan rasio utang nasional yang rendah,
Indonesia dianggap berada dalam kondisi "under-leverage," yang
artinya memiliki ruang untuk meningkatkan pembiayaan guna mendorong pertumbuhan
ekonomi lebih lanjut.
Namun, Prabowo memastikan bahwa peningkatan utang negara akan dilakukan
dengan sangat hati-hati dan tidak mendadak. “Tidak benar bahwa kita akan
menambah utang nasional secara mendadak,” ungkapnya. Rencananya, penambahan
utang akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai faktor
ekonomi yang ada, sehingga tetap menjaga stabilitas fiskal. Dalam waktu 10
tahun ke depan, kebijakan fiskal akan dijalankan secara prudent atau
berhati-hati, meski tetap berani mengambil langkah-langkah yang lebih agresif
untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas.
Upaya Menutup Kebocoran Keuangan Negara
Salah satu sorotan utama dari rencana Prabowo adalah langkah-langkah untuk
menutup kebocoran keuangan negara. Prabowo menyebutkan bahwa selama ini
Indonesia mengalami kebocoran anggaran yang sangat besar, dan hal ini menjadi
salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan pendapatan negara. Masalah
kebocoran ini bukan hal baru, sebab pada 2014 Prabowo pernah berbicara tentang
kebocoran anggaran saat mencalonkan diri sebagai presiden. Saat itu, ia sempat
diejek dengan sebutan "Prabocor." Namun, Prabowo menegaskan bahwa apa
yang disampaikannya pada waktu itu ternyata benar, dengan kebocoran keuangan
negara yang memang sangat signifikan.
Strategi untuk menutup kebocoran anggaran mencakup pengawasan ketat terhadap
penerimaan pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta
langkah tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Prabowo
menyebutkan bahwa penegakan hukum dalam hal ini perlu dimaksimalkan, dengan
memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan sistem informasi
teknologi (IT) untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik.
Target Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara
Prabowo menyatakan bahwa salah satu prioritas pemerintahannya adalah
meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB. Saat ini, rasio penerimaan
negara Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yakni
sebesar 12,7%. Sebagai perbandingan, rasio penerimaan di Kamboja mencapai 18%,
dan di Vietnam bahkan mencapai 23%. Menurut Prabowo, pencapaian ini bukan
sesuatu yang tidak mungkin untuk diraih Indonesia, asalkan ada kemauan politik
yang kuat dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penegakan hukum di
sektor keuangan.
Bank Dunia telah menawarkan bantuan kepada tim Prabowo untuk mencapai target
peningkatan rasio penerimaan menjadi 18% hingga 23% melalui penggunaan
teknologi dan pendekatan yang lebih efektif dalam pengumpulan pajak. Prabowo
meyakinkan para pengusaha bahwa pemerintah tidak berencana untuk menaikkan
tarif pajak. Sebaliknya, upaya akan difokuskan pada peningkatan kepatuhan pajak
dan perluasan basis wajib pajak.
Mengatasi Permasalahan Pajak dan Tanah
Dalam upaya memperbaiki penerimaan negara, Prabowo juga menyoroti masalah
tanah yang diokupasi secara ilegal oleh beberapa pengusaha perkebunan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah, termasuk Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Keuangan,
terdapat jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi oleh pengusaha kelapa
sawit tanpa izin yang sah. Potensi penerimaan yang belum tertagih dari lahan
tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah sudah mengumpulkan daftar perusahaan
yang terlibat, dan akan memberikan peringatan tegas kepada mereka untuk segera
membayar kewajiban mereka. “Ada peringatan bersahabat untuk membayar,” kata
Prabowo, seraya menekankan pentingnya pembayaran kewajiban pajak dan lainnya
sebagai bentuk kontribusi kepada negara.
Program Sosial untuk Masyarakat
Selain upaya peningkatan pendapatan negara, Prabowo juga menegaskan
komitmennya untuk melanjutkan program-program sosial yang telah dirintis oleh
Presiden Jokowi. Program seperti makanan gratis dan perumahan rakyat akan tetap
menjadi prioritas, dengan tambahan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk
menjangkau lebih banyak masyarakat miskin dan kelompok rentan. Prabowo bahkan
mengutip ajaran agama, baik Alquran maupun Alkitab, yang mengajarkan pentingnya
memberi makanan kepada fakir miskin sebagai bentuk amal yang akan membawa
berkah.
Menjaga Kelangsungan Program Jokowi
Salah satu janji Prabowo adalah melanjutkan program-program pembangunan yang
dianggap berhasil oleh Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan dalam menanggapi
masukan dari salah satu peserta diskusi dari Kalimantan Utara, yang
mengapresiasi pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan selama
pemerintahan Jokowi. Prabowo berjanji bahwa pembangunan dari pinggiran,
termasuk di wilayah perbatasan, akan tetap menjadi prioritas, dan
program-program yang baik akan dilanjutkan serta ditingkatkan.
Bagi Prabowo, pemerintahan yang akan datang bisa dikatakan sebagai
"Jokowi model 2," di mana kabinet baru akan melanjutkan visi
pembangunan yang telah dimulai dengan beberapa penyesuaian dan perbaikan yang
diperlukan. Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya akan mempercepat laju
pembangunan nasional, tetapi juga akan memperbaiki aspek-aspek yang selama ini
kurang mendapat perhatian.
Memperhatikan Hakim dan Guru
Prabowo juga mengangkat isu kesejahteraan para penegak hukum dan tenaga
pendidik. Berdasarkan informasi dari seorang hakim agung, Prabowo mengetahui
bahwa gaji hakim agung sudah tidak mengalami kenaikan selama 11 tahun terakhir.
Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Prabowo yang berjanji akan
memperbaiki kesejahteraan para hakim dan juga guru di seluruh Indonesia. Ia
menegaskan bahwa pendidikan dan penegakan hukum adalah dua pilar penting dalam
pembangunan nasional, sehingga peningkatan kesejahteraan untuk para pekerja di
bidang ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kesimpulan
Prabowo menunjukkan visi yang jelas dalam menangani berbagai tantangan
ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia. Dengan menjaga rasio utang yang
sehat, menutup kebocoran anggaran, meningkatkan rasio penerimaan negara, dan
melanjutkan program-program sosial yang bermanfaat, Prabowo menawarkan solusi
yang tidak hanya ambisius tetapi juga realistis. Dengan janji untuk melanjutkan
dan memperbaiki program yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi, ia berharap
dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
 |
Penulis Sumber Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior bersama Kadin Indonesia, Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Senin (7/10/2024) |