Solidaritas Hakim Indonesia: Tuntutan Kesejahteraan dan Harapan di Tangan Wakil Rakyat

 

Tuntutan Kesejahteraan dan Harapan di Tangan Wakil Rakyat

Di tengah dinamika perpolitikan nasional yang kian memanas menjelang pemilihan umum, isu kesejahteraan hakim menjadi salah satu sorotan penting. Para hakim, yang sering disebut sebagai "wakil Tuhan" di bumi dalam menegakkan hukum dan keadilan, kini justru merasa diperlakukan tidak adil. Mereka tidak hanya memperjuangkan martabat profesi, tetapi juga mengungkapkan keluh kesah tentang kesejahteraan yang tak kunjung membaik. Dalam dialog intens antara para hakim dan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terlihat jelas bahwa ada harapan besar yang dipertaruhkan.

Hakim Sebagai Pejabat Negara yang Dihormati

Profesi hakim di Indonesia memiliki peran strategis dan sangat dihormati. Di berbagai kesempatan, masyarakat mengaitkan hakim dengan istilah "wakil Tuhan" karena mereka dianggap sebagai pihak yang diberi amanah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun, meski memiliki peran yang begitu besar dalam penegakan hukum, para hakim merasa bahwa kesejahteraan mereka tidak setara dengan tanggung jawab yang mereka emban.

Hakim Yusran, salah satu koordinator hakim yang berbicara di hadapan DPR, mengungkapkan bahwa para hakim di Indonesia telah lama menghadapi permasalahan yang sama. Gaji pokok dan tunjangan yang mereka terima tidak kunjung mengalami kenaikan sejak beberapa tahun terakhir. Dalam situasi ekonomi yang semakin menantang, hal ini tentu berdampak pada kualitas hidup mereka.

Gaji dan Tunjangan Hakim yang Terabaikan

Gaji hakim yang stagnan sejak tahun 2009 menjadi salah satu poin utama dalam diskusi tersebut. Hakim Yusran menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, gaji hakim masih dianggap layak, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS) lainnya di lingkungan peradilan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesejahteraan hakim justru tertinggal jauh dibandingkan dengan profesi lain di sektor publik.

"Di masa pemerintahan Soeharto, gaji hakim dua kali lipat dari PNS biasa. Sekarang, jabatan-jabatan lain di pemerintahan melampaui gaji kami," ujar Yusran. Ia menambahkan bahwa hal ini sangat mengecewakan, terutama ketika melihat kewenangan besar yang dimiliki oleh hakim dalam menentukan nasib orang lain melalui keputusan hukum.

Kondisi yang tidak adil ini, menurut Yusran, membuat banyak hakim harus berjuang keras menjaga integritas mereka. Dengan penghasilan yang tidak mencukupi, mereka rentan terhadap godaan suap atau bentuk-bentuk gratifikasi lainnya yang bisa merusak penegakan hukum di Indonesia.

Ancaman terhadap Integritas Hakim

Salah satu isu besar yang dihadapi oleh hakim di Indonesia adalah bagaimana mereka harus menjalankan tugas dengan pendapatan yang tidak memadai. Yusran menyoroti bahwa dengan pendapatan yang rendah, banyak hakim yang berjuang keras untuk menjaga integritas mereka. "Hakim punya kekuasaan yang besar, tapi dengan gaji yang seperti ini, kami rentan terjerumus ke dalam praktik yang tidak sesuai dengan integritas kami," ujarnya.

Hal ini tentunya mengkhawatirkan bagi masyarakat yang berharap agar hakim tetap netral dan adil dalam memutuskan perkara. Kesenjangan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum—seperti antara pihak kaya (the have) dan pihak miskin (the poor)—sering kali menjadi isu yang mempersulit hakim untuk tetap menjaga keadilan.

Menurut Yusran, ketimpangan ini menciptakan situasi di mana pihak yang kuat dan berkuasa lebih diuntungkan, sementara rakyat kecil sering kali menjadi korban. "Kami tidak ingin kondisi ini terus berlanjut. Kami ingin agar keadilan tetap tegak di negeri ini," tambahnya.

Kondisi Ekonomi Hakim yang Memprihatinkan

Tidak hanya soal gaji yang stagnan, Yusran dan rekan-rekannya juga menyoroti masalah lain yang memperparah situasi mereka, seperti biaya hidup yang semakin tinggi dan kurangnya fasilitas penunjang. Hakim Fauzan, yang sering menjadi juru bicara dalam forum publik, mengungkapkan bahwa dengan gaji yang ada saat ini, banyak hakim kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Ia menceritakan bagaimana seorang hakim harus mengalokasikan setengah dari gajinya hanya untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga. Sisanya yang tidak seberapa harus diatur untuk kebutuhan pribadi, seperti transportasi dan kesehatan. "Setengah gaji sudah habis untuk anak dan istri. Sisanya, ya, untuk biaya hidup sehari-hari," kata Fauzan.

Bahkan, ada hakim yang harus rela berutang atau mengambil kredit hanya untuk membeli mobil sederhana. Fauzan menekankan bahwa situasi ini sangat tidak layak bagi seorang hakim yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan. Ia berharap agar negara dapat lebih memperhatikan nasib para hakim, terutama dalam hal kesejahteraan.

Kehidupan Pribadi yang Terancam

Permasalahan ekonomi juga mempengaruhi kehidupan pribadi para hakim. Fauzan menceritakan bagaimana banyak hakim yang harus berpisah dengan keluarga karena penugasan di luar kota yang jauh dari kampung halaman. "Untuk pulang kampung saja, biaya yang harus kami keluarkan sangat besar. Kadang-kadang, kami harus memilih antara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau pulang kampung bertemu keluarga," ujarnya.

Selain itu, Fauzan juga mengungkapkan kekhawatiran akan keamanan pribadi dan keluarga. Ia mengingat kasus di Aceh, di mana seorang hakim dan keluarganya diancam oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. "Kami tidak hanya berisiko secara ekonomi, tapi juga secara fisik. Anak istri kami terancam jiwanya," tambahnya.

Harapan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Dalam situasi yang penuh dengan tantangan ini, para hakim merasa ada angin segar yang datang dari presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam salah satu pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka.

"Saya ingin memperbaiki penghasilan para hakim agar mereka bisa bekerja dengan integritas. Seorang hakim tidak boleh bisa disogok, tidak boleh dibeli. Mereka harus terhormat," tegas Prabowo. Pernyataan ini memberikan harapan besar bagi para hakim yang selama ini merasa terabaikan.

Prabowo juga mencontohkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana hakim memiliki fasilitas dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan pejabat negara lainnya. "Di negara-negara maju, hakim mendapatkan penghasilan yang layak agar mereka bisa bekerja dengan baik dan tidak terpengaruh oleh godaan dari pihak luar," tambahnya.

Kesimpulan

Dialog antara para hakim dan DPR mencerminkan betapa mendesaknya masalah kesejahteraan para penegak hukum di Indonesia. Sebagai "wakil Tuhan" yang dipercaya untuk menegakkan keadilan, para hakim berhak mendapatkan perhatian lebih dari negara. Kesejahteraan yang memadai tidak hanya penting untuk menjaga integritas hakim, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan tetap tegak di tengah masyarakat.

Komitmen yang diungkapkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan secercah harapan bagi para hakim. Namun, hanya waktu yang akan membuktikan apakah janji ini benar-benar akan terwujud dan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan para hakim di Indonesia. Apa pun yang terjadi, para hakim tetap berharap agar mereka tidak hanya dipandang sebagai "wakil Tuhan," tetapi juga sebagai abdi negara yang layak dihargai dan dihormati.

Penulis

Sumarta

 

Sumber

https://youtu.be/2jDJOFwXZJ4

Bagikan Artikel ini