Menjaga Kepercayaan Publik: Tanggung Jawab Lisan Pejabat Negara Dalam Kasus Candaan Gus Miftah

 Menjaga Kepercayaan Publik: Tanggung Jawab Lisan Pejabat Negara

Pejabat publik memegang peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, termasuk melalui cara mereka berbicara. Setiap kata yang keluar dari lisan seorang pejabat tidak hanya mencerminkan dirinya sebagai individu, tetapi juga mencerminkan institusi yang diwakilinya. Dalam kasus Gus Miftah, kritik yang muncul dari berbagai pihak menunjukkan adanya ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap pejabat negara. Publik tidak hanya menginginkan pejabat yang kompeten dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga bijak dan sensitif dalam berkomunikasi. Sebagai figur publik, setiap pernyataan harus memperhatikan dampaknya terhadap persepsi masyarakat, terutama di era digital, di mana setiap ucapan mudah tersebar dan diinterpretasikan secara luas.

Kritik yang ditujukan kepada Gus Miftah juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya akuntabilitas pejabat publik. Kesadaran ini mendorong harapan bahwa pejabat mampu menjaga integritas komunikasi mereka, baik dalam konteks formal maupun informal. Ketika seorang pejabat berbicara tanpa mempertimbangkan dampak ucapannya, hal tersebut tidak hanya merusak citra pribadinya tetapi juga institusi yang ia wakili. Dalam hal ini, Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden memiliki tanggung jawab ganda untuk menjadi contoh komunikasi yang bijaksana dan hormat terhadap semua kalangan masyarakat.

Selain itu, kritik ini menggarisbawahi bahwa komunikasi yang baik adalah bagian dari pelayanan publik yang berkualitas. Masyarakat memandang komunikasi sebagai alat penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Oleh sebab itu, setiap pejabat publik harus memahami bahwa tanggung jawab mereka mencakup menjaga kepercayaan publik melalui lisan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika. Komunikasi yang tidak bijak dapat membuka ruang bagi polarisasi dan hilangnya kepercayaan, yang akhirnya menghambat efektivitas pemerintahan.

Dalam konteks ini, pejabat publik harus memiliki empati dalam menyampaikan pesan mereka. Mereka harus mampu membaca audiens mereka dengan cermat, memahami konteks sosial, dan menghindari pernyataan yang dapat menyinggung. Kasus Gus Miftah seharusnya menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya bahwa komunikasi yang buruk bisa menjadi sumber kontroversi yang sulit dipulihkan. Komunikasi yang baik tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membangun jembatan kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan rakyat.

Kesimpulannya, menjaga kepercayaan masyarakat bukan hanya soal menjalankan tugas dengan baik, tetapi juga soal berkomunikasi dengan bijaksana. Seorang pejabat publik tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk institusi dan pemerintah secara keseluruhan. Dalam posisi ini, mereka memikul tanggung jawab besar untuk menjadi teladan dalam berkomunikasi yang menghormati nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman. Melalui lisan yang penuh kehati-hatian, pejabat publik dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

Kontributor

Sumarta

Bagikan Artikel ini