Pentingnya Etika Pejabat Negara dalam Menghadapi Publik
Pentingnya Etika Pejabat Negara dalam Menghadapi Publik
.jpg)
Sebagai utusan khusus presiden, Miftah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia, yang dikenal dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun hubungan harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat. Posisi tersebut menuntutnya untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, mengingat pengaruh yang dimilikinya sebagai seorang pejabat negara. Apalagi, sebagai seorang penceramah agama, ucapan dan tindakannya harus sejalan dengan nilai-nilai luhur agama yang mengedepankan saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Setiap kata yang diucapkannya harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menyinggung pihak lain atau memperburuk suasana. Etika berbicara yang baik menjadi bagian penting dari tanggung jawabnya untuk menjaga citra dan kredibilitas pejabat negara di mata publik.
Sikap dan ucapan seorang pejabat negara seharusnya mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Dalam hal ini, Miftah sebagai penceramah agama seharusnya menjadi contoh yang baik dalam hal ini. Penceramah agama umumnya terlatih dalam menyampaikan pesan-pesan moral yang mengedepankan nilai saling menghormati, lapang dada, dan bijaksana. Hal ini tentunya sangat relevan dalam konteks tugas Miftah sebagai utusan presiden yang ditugaskan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Ia harus mampu menunjukkan keteladanan dalam setiap ucapan dan tindakannya, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, penting bagi setiap pejabat negara untuk senantiasa menjaga sikap dan perkataan yang dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat luas.
Namun, meskipun niatnya mungkin tidak untuk menyinggung, candaan yang dilontarkan oleh Miftah tersebut tetap memiliki dampak yang signifikan. Tidak semua orang dapat menerima lelucon dengan cara yang sama, terutama jika berkaitan dengan isu sensitif seperti agama dan keberagaman. Dalam sebuah masyarakat yang majemuk, ucapan yang tampaknya ringan dan tidak bermaksud menyakiti, dapat berpotensi menyinggung perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, apabila ucapan tersebut berasal dari seorang pejabat negara yang memiliki pengaruh besar, maka dampaknya bisa lebih jauh lagi. Ketidakmampuan untuk memahami situasi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Dalam dunia politik dan pemerintahan, citra diri seorang pejabat sangat penting untuk mempertahankan legitimasi dan kredibilitas di hadapan masyarakat.
Kepercayaan publik merupakan salah satu aset paling berharga bagi seorang pejabat negara. Kesalahan dalam berkomunikasi dapat merusak hubungan antara pejabat dan masyarakat, serta merusak integritas lembaga pemerintahan. Miftah, sebagai utusan presiden, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra pemerintah, khususnya dalam hal keberagaman dan kerukunan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pejabat negara untuk selalu berhati-hati dalam memilih kata-kata dan memastikan bahwa setiap tindakan serta ucapan tidak berpotensi menimbulkan kontroversi. Etika dalam berkomunikasi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi pondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat.
Kontributor
Sumarta