Politik Indonesia Pasca-Pilkada 2024: Menatap Masa Depan Demokrasi

Menatap Masa Depan Demokrasi

Pilkada serentak 2024 mencerminkan dinamika kompleks politik Indonesia, memperlihatkan interaksi antara kekuatan dominan, tantangan sosial, dan peluang demokrasi. Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), yang dipimpin oleh figur-figur besar seperti Jokowi dan Prabowo, mendominasi lanskap politik. Dominasi ini menimbulkan pertanyaan tentang arah demokrasi Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme politik dan representasi masyarakat yang beragam. Pilkada ini bukan hanya kompetisi antara kandidat, tetapi juga medan uji untuk sistem politik dalam menghadapi praktik-praktik korupsi seperti politik uang dan manipulasi kekuasaan (Mietzner, 2020).

Salah satu aspek yang mencuri perhatian adalah bagaimana Jokowi berhasil memainkan peran sentral dalam membentuk dinamika politik pasca-pilkada. Sebagai figur dengan pengaruh besar, dukungannya terhadap kandidat tertentu menjadi penentu dalam beberapa wilayah strategis. Namun, pengaruh ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang homogenitas politik yang dapat melemahkan mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, Prabowo, sebagai bagian dari koalisi besar, menunjukkan fleksibilitas politik dengan menyelaraskan kepentingannya bersama Jokowi, meskipun tantangan dari oposisi tetap ada (Tomsa, 2023).

Dominasi KIM Plus menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, koalisi ini dapat menciptakan stabilitas politik dengan mengurangi fragmentasi partai-partai. Namun, di sisi lain, ada risiko bahwa kekuatan yang terlalu besar akan mengurangi ruang bagi oposisi untuk berkembang. Oposisi yang lemah dapat mengakibatkan penurunan kualitas demokrasi karena berkurangnya pengawasan terhadap pemerintah. Dengan demikian, penting bagi koalisi ini untuk menjaga keseimbangan antara konsolidasi kekuasaan dan keterbukaan terhadap kritik (Warburton, 2021).

Praktik politik uang masih menjadi isu besar dalam Pilkada serentak 2024. Di banyak daerah, uang menjadi alat utama untuk memobilisasi suara, mencerminkan lemahnya integritas proses politik. Fenomena ini terkait erat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sulit, di mana kebutuhan ekonomi sering kali mengalahkan nilai-nilai demokrasi. Tanpa pendidikan politik yang lebih baik, tantangan ini sulit diatasi. Masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih kritis terhadap pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, bukan iming-iming material (Aspinall & Berenschot, 2019).

DKI Jakarta memberikan gambaran yang kontras dalam konteks ini. Sebagai wilayah dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang lebih tinggi, masyarakat Jakarta menunjukkan resistensi yang lebih besar terhadap praktik politik uang. Namun, Jakarta adalah anomali dan tidak mencerminkan kondisi mayoritas wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mereplikasi keberhasilan ini di daerah-daerah lain melalui program pendidikan politik yang berkelanjutan (Hadiz, 2017).

Keberhasilan Pilkada serentak juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran politik yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Kesadaran politik yang rendah sering kali menjadi akar masalah dari berbagai praktik negatif dalam demokrasi, seperti politik uang dan manipulasi suara. Peningkatan kesadaran ini tidak hanya dapat dilakukan melalui pendidikan formal tetapi juga melalui media sosial, yang telah menjadi alat utama dalam membentuk opini publik. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk membangun narasi positif yang dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam politik (Mietzner, 2020).

Salah satu tantangan besar lainnya adalah bagaimana membangun demokrasi yang inklusif dan representatif. Peran perempuan dan kelompok marginal masih minim dalam politik Indonesia, meskipun sudah ada kebijakan afirmasi. Pasca-Pilkada 2024, penting bagi partai-partai politik untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan representasi kelompok-kelompok ini. Representasi yang lebih luas tidak hanya akan meningkatkan legitimasi demokrasi, tetapi juga menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Warburton, 2021).

Hubungan antara Jokowi dan Prabowo menjadi aspek lain yang menarik dalam lanskap politik pasca-Pilkada. Meskipun terlihat harmonis, hubungan ini tetap rentan terhadap dinamika internal dan eksternal. Kritik dari faksi-faksi politik tertentu, termasuk dari PDI-P, menunjukkan adanya ketegangan yang dapat memengaruhi stabilitas koalisi. Keberhasilan hubungan ini akan sangat bergantung pada kemampuan kedua pihak untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan nasional (Tomsa, 2023).

Di tingkat lokal, Pilkada serentak juga menyoroti peran kepala daerah dalam mendukung kebijakan nasional. Kepala daerah yang terpilih tidak hanya harus mampu menjalankan visi-misi mereka, tetapi juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan program-program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan pendidikan (Aspinall, 2014).

Isu korupsi menjadi tantangan lain yang terus menghantui politik Indonesia. Meskipun sudah ada lembaga seperti KPK, praktik korupsi masih merajalela, terutama di tingkat lokal. Pasca-Pilkada 2024, perhatian khusus perlu diberikan pada penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa langkah tegas, isu ini akan terus menjadi hambatan besar bagi pembangunan politik dan ekonomi Indonesia (Hadiz, 2017).

Melihat ke depan, masa depan politik Indonesia sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Pilkada serentak 2024 bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan kandidat, tetapi juga tentang refleksi mendalam terhadap arah bangsa. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, politik Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lebih inklusif, adil, dan demokratis (Mietzner, 2020).

Pilkada serentak 2024 memberikan pelajaran berharga tentang siapa kita sebagai bangsa dan ke mana kita akan melangkah. Jika tantangan-tantangan seperti politik uang, korupsi, dan rendahnya kesadaran politik dapat diatasi, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan demokrasi yang matang dan berkeadilan. Namun, jika tantangan ini diabaikan, maka masa depan politik Indonesia akan tetap terjebak dalam siklus yang sama (Aspinall & Berenschot, 2019).

Kontributor

Sumarta

Referensi:

Aspinall, E. (2014). Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Hadiz, V. R. (2017). Islamic populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press.
Mietzner, M. (2020). Political polarization and democratic resilience in Indonesia. Asian Affairs, 51(2), 241-264.
Nusantara TV. (30 Nov 2024) Peta Politik Indonesia, Saiful SMRC: Prabowo Pengin Banget Bareng Bu Mega, Tapi Mega Nggak!. https://nusantaratv.com/

Tomsa, D. (2023). Indonesia under Jokowi: Between populism and technocracy. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 42(3), 23-47.
Warburton, E. (2021). Developmentalism and democracy in Indonesia: Reshaping the political order. The Pacific Review, 34(1), 123-144.

Bagikan Artikel ini