Percepatan Pengangkatan ASN: Antara Kabar Gembira dan Beban Anggaran
Percepatan
Pengangkatan ASN: Antara Kabar Gembira dan Beban Anggaran
Oleh
Sumarta
Mensesneg Prasetyo Hady
Sumber: Herusubeno Point/FNN
Pemerintah
akhirnya mengumumkan percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024. Keputusan
ini tentu menjadi kabar gembira bagi ratusan ribu calon ASN yang sempat dilanda
ketidakpastian. Namun, di balik senyum lega para calon abdi negara, tersembunyi
pertanyaan besar: mampukah negara memikul beban anggaran ini?
Semula,
pengangkatan CPNS dijadwalkan paling lambat Oktober 2025, dan PPPK Maret 2026.
Namun, setelah gelombang unjuk rasa dan ancaman gugatan hukum, pemerintah
mempercepat jadwal tersebut. Kini, CPNS diharapkan diangkat paling lambat Juni
2025, dan PPPK Oktober 2025.
Menteri
Sekretaris Negara, Pratikno, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan pengumuman ini
pada Senin, 17 Maret 2025. Presiden Joko Widodo, yang terus menekankan
pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat, akhirnya menyetujui percepatan
ini.
Namun,
percepatan ini bukan tanpa tantangan. Menteri PANRB, Rini Widiantini, mengakui
adanya beberapa kendala yang dihadapi pemerintah. Salah satunya adalah
ketidaksesuaian formasi yang diusulkan oleh kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah dengan kualifikasi tenaga non-ASN yang terdaftar di database
Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, perubahan organisasi kabinet dan
kepala daerah baru juga memerlukan penyesuaian penempatan pegawai.
Di sisi
lain, kondisi keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Defisit
anggaran dan tunda bayar menjadi masalah serius, baik di tingkat pusat maupun
daerah. Bahkan, beberapa pemerintah provinsi masih memiliki utang dana bagi
hasil dengan kota dan kabupaten.
Lantas,
bagaimana pemerintah akan mengatasi masalah penggajian para ASN baru ini?
Menteri PANRB menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak
pelamar yang telah lulus seleksi CASN. Namun, komitmen tersebut perlu diimbangi
dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan anggaran.
Percepatan
pengangkatan ASN ini adalah langkah yang diambil pemerintah untuk merespons
aspirasi masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu memikirkan solusi jangka
panjang untuk mengatasi masalah anggaran. Jangan sampai, niat baik ini justru
menimbulkan masalah baru di kemudian hari.